BPK harus serius usut aliran dana Bank Sulteng

Bank Sulteng

PALU: Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulteng Zainal Daud mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng seharusnya menseriusi usulan anggota dewan agar memeriksa aliran dana pemerintah Sulteng ke Bank Sulteng tanpa melalui rekening pemda.
“Apalagi masalah ini dikemukakan dalam rapat paripurna DPRD dan sumber yang digunakan anggota dewan jelas yakni data dari Bank Indonesia,” kata Zainal di Palu, Jumat.
Dia mengatakan, patut dicurigai ada masalah dalam aliran dana sebesar Rp18 miliar ke Bank Sulteng kurun waktu tahun 2007-2010 tersebut karena hal ini tidak terpublikasi dengan alasan rahasia perbankan.
“Kalau misalnya itu diduga ada masalah masa harus dirahasiakan, BPK harus mengungkap masalah ini,” kata Zainal.
Sementara itu, anggota DPRD Asgar Ali Djuhaepa mengatakan, dirinya tidak mungkin berani mengemukakan adanya dugaan aliran dana ke Bank Sulteng tanpa melalui rekening pemerintah tersebut jika tidak ada sumbernya.
“Sumbernya jelas. Ini saya peroleh dari BI, hanya saja tidak terekspos karena alasan rahasia perbankan,” kata Asgar.
Asgar juga mengatakan, BPK tidak merekomendasikan kasus tersebut untuk dibahas dalam panitia kerja DPRD.
BPK secara umum merekomendasikan terjadinya kegiatan perbankan tanpa melalui proses perencanaan matang sehingga beberapa kredit yang dikucurkan Bank Sulteng tidak dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
Asgar curiga, penyertaan modal tanpa melalui rekening pemerintah daerah tersebut bisa jadi modus yang berpotensi menguntungkan pribadi.
“Satu miliar saja kalau diendapkan di bank, berapa banyak bunganya. Makanya BPK perlu memeriksanya,” kata Asgar.
Rapat paripurna DPRD Sulteng, Rabu (16/3) Asgar mengungkapkan adanya dugaan tindak pelanggaran terhadap aliran dana dari pemerintah provinsi yang tidak melalui rekening pemerintah daerah.
Asgar mengatakan jumlah aliran dana tersebut mencapai Rp18 miliar kurun waktu 2007-2010. “Sebagai wakil rakyat wajar kan saya mempertanyakan itu,” katanya.
Hanya saja kata Asgar, masalah ini belum tepat dikemukakan saat ini karena nanti dianggap bernuansa politik menjelang Pilkada Sulteng 6 April 2011. “Nantilah setelah Pilkada baru kita buka,” kata Asgar.